INSIGHT: GoTo Menjauhkan Pekerja Gig dari Kerja Layak dan Adil: Survei Kondisi Kerja Kurir GoKilat

,

Bulletin Insight edisi Juli 2021, Volume 2 (1) kali ini menerbitkan edisi khusus berupa laporan penelitian dari Arif Novianto (Peneliti Muda di IGPA MAP Fisipol UGM) tentang kondisi kerja layak dan adil di GoKilat, sebuah layanan pengiriman barang sehari sampai dari GoTo. Berikut adalah ringkasan dalam penelitian dari Arif Novianto ini:

  • Kondisi kerja dari driver GoKilat belum berjalan sesuai dengan pekerjaan yang layak dan adil. Hal itu terlihat dari rata-rata jam kerja adalah 11,2 jam/hari, 25,2 hari/bulan, 60% kurir tidak memiliki jaminan kesehatan, 97% kurir tidak memiliki asuransi kendaraan, hubungan kemitraan yang dikuasai sepihak oleh perusahaan platform, tidak adanya jaminan pendapatan dasar, dan lain sebagainya.
  • Pendapatan dari kurir GoKilat pada Mei 2021 belum mencapai pendapatan yang layak. Dengan membandingkan dengan UMP DKI Jakarta tahun 2021, pendapatan bersih kurir GoKilat (pendapatan kotor dikurangi biaya sarana produksi dan jaminan sosial) hanya 1.661.514 rupiah per bulan (diukur berdasarkan kerja 40 jam/minggu), sedangkan UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 4.416.186 rupiah per bulan.
  • Dari aspek “kerja layak dan adil” terhadap pekerja gig di GoKilat, GoTo hanya mendapatkan poin 4 dari poin maksimal 15. Sehingga GoTo mendapat rapor merah “kerja layak dan adil” dalam hubungan kemitraan yang mereka jalankan di GoKilat. Bukannya berupaya memenuhi kerja layak dan adil bagi kurir GoKilat, kebijakan penurunan insentif yang ditetapkan oleh GoTo pada 08 Juni 2021 justru menjauhkan pekerja gig dari kerja layak dan adil.

Untuk membaca Bulletin Insight, Vol. 2 (1) silahkan dapat diunduh di sini: Download Bulletin Insight: GoTo Menjauhkan Pekerja Gig dari Kerja Layak dan Adil: Survei Kondisi Kerja Kurir GoKilat

Jika bermanfaat, silahkan bagikan kepada kawan yang lain.

/by

INSIGHT: Ketimpangan yang Dipicu BUM Desa & Dana Desa

Capaian “keberhasilan” program dana desa yang dilaksanakan pemerintah pusat sejak tahun 2015-2019 perlu kita cermati kembali. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) nasional menunjukkan bahwa jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan. Namun, bila trend angka penurunan tersebut dicermati lebih mendalam, dibalik angka penurunan tersebut ternyata disertai dengan trend tingkat semakin parahnya kemiskinan yang juga merangkak naik tiap tahunnya. Artinya, bahwa ketimpangan dalam struktur sosial masyarakat antara kelas sosial “bawah dan atas” semakin parah terjadi.

Bulletin Insight edisi 1 (8) yang diterbitkan oleh IGPA MAP UGM memperlihat tentang kontribusi kebijakan Dana Desa dan BUM Desa yang justru memicu semakin timpangnya desa. Penulis menggunakan dua desa percontohan nasional yang berhasil meraup hasil pendapatan mencapai milyaran rupiah tiap tahunnya sebagai studi kasus. Di balik realitas dua desa percontohan, penulis berhasil mengambarkan gradasi sosial yang timpang antara reproduksi sosial kaum elite desa, dengan kaum buruh di desa. Alih-alih para buruh serabutan diberdayakan dan disejahterakan melalui dana desa, tulisan ini menemukan sesuatu yang sebaliknya.

 

Untuk membaca Bulletin INSIGHT Edisi 1 (8), silahkan dapat diundah di sini: Bulletin INSIGHT Edisi 1 (8)

/0 Comments/by

Era Kebebalan: Penyebaran pengetahuan palsu dan kematian intelektualitas

,

IGPA mempersembahkan bulletin berjudul Era Kebebalan: Penyebaran pengetahuan palsu dan kematian intelektualitas. Bulletin ini mendiskusikan tentang penyebaran informasi hoax yang berulang-ulang dan masif dapat menguburkan intelektualitas. Artikel ini menekankan pentingnya membangun budaya argumentatif untuk menanggulangi fenomena tersebut.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2020/01/Bulletin-IGPA-Juli-Agustus-2019.pdf

 

/by

Ekonomi Digital & Digital labour Indonesia: Jenis & Tantangannya

,

IGPA mempersembahkan bulletin keempat berjudul ekonomi digital dan digital labour indonesia: jenis dan tantangannya. Bulletin ini mendiskusikan situasi ekonomi digital dan jenis pekerjaan yang muncul sebagai bagian dari perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat yang sama merupakan perubahan yang diakibatkan era digital terhadap ketenagakerjaan yang apabila negara tidak siap, penghidupan dan kesejahteraan warga negara menjadi taruhannya.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/06/Bulletin-IGPA-Mei-20191.pdf

/by

BRINGING POLITICAL IDENTITY BACK : HOAX NEWS IN INDONESIA

,

IGPA mempersembahkan bulletin ketiga dengan judul Bringing Political Identity Back: Hoax News in Indonesia. Bulletin ini mendiskusikan jenis dan karakteristik berita hoaks di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memerangi berita hoaks.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/05/Bulletin-IGPA-April-2019.pdf

/by

Dapatkah Birokrasi Bersikap Netral dalam Pemilihan Umum?

,

IGPA mempersembahkan bulletin berjudul Dapatkah Birokrasi Bersikap Netral dalam Pemilihan Umum?. Bulletin ini mendiskusikan situasi yang dihadapi birokrasi ketika musim pemilu tiba, yaitu bersikap netral.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/05/Bulletin-IGPA-April-2019.pdf

/by

Sengkarut Tata Kelola Bencana dan Upaya Penyelesaiannya

IGPA mempersembahkan Insight edisi Februari 2019 yang berjudul Sengkarut Tata Kelola Bencana dan Upaya Penyelesaiannya. Tahun 2018 menyisakan berbagai duka akibat bencana alam yang melanda Indonesia, terutama di Lombok, Palu-Donggala dan Selat Sunda. Begitu banyaknya kerugian yang dialami dan begitu ba nyak nyawa yang melayang. Hal ini tentunya bisa diminimalisir dengan strategi mitigasi bencana. INSIGHT Edisi Februari 2019 berjudul ‘Sengkarut Tata Kelola Bencana dan Upaya Penyelesaiannya’ membahas mengenai sistem mitigasi brncana yang sejauh ini diimplementasikan di ketiga wilayah bencana tersebut. 

Tulisan ini diharapkan mampu mendukung perbaikan tata kelola bencana di Indonesia. Buletin tersebut dapat didownload di sini

/by