Dr. Erda Rindrasih, MURP, Dr. Drs. Ratminto, M.Pol. ADMIN, Kurnia Cahyaningrum Effendi, SIP, MPA, Dian Silviani, S.AP.

 Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan meningkatnya konektivitas infrastruktur, risiko bencana diperkirakan akan meningkat, terutama di destinasi wisata alam seperti taman nasional. Di Indonesia, banyak destinasi wisata terkenal yang terletak di daerah yang rawan bencana, di mana hanya ada sedikit upaya untuk mengimplementasikan strategi dan program yang bertujuan untuk mengurangi risiko bagi wisatawan dan penduduk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana di kawasan Borobudur Prambanan Yogyakarta, Indonesia, yang rentan terhadap bencana. Analisis AWOT (AHP+SWOT) digunakan untuk melakukan perbandingan berpasangan terhadap faktor-faktor yang ada untuk memprioritaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan nilai eigen dan menghasilkan opsi-opsi strategis untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana di daerah-daerah tujuan wisata. Temuan yang paling penting dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan penggunaan lahan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan dampak bencana merupakan hal yang sangat penting. Studi ini memperkuat landasan metodologis untuk menentukan strategi dalam mengurangi risiko bencana di kawasan pariwisata, khususnya dengan fokus pada kasus destinasi wisata Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. read more

“Mapping Out the Policy Stakeholder Perspective on a Transport Infrastructure Development: Case Airport Dhoho Kediri”

Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si, Kurnia Cahyaningrum Effendi, SIP, MPA, Marzuki, S. AN

Pengembangan Bandara Dhoho Kediri yang didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pembangunan bandara ini juga menimbulkan risiko dan biaya pada sektor ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penelitian ini melalui kajian pustaka bertujuan untuk memahami perspektif para pembuat kebijakan dalam pengembangan bandara dan hubungan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan publik diprioritaskan. Perjalanan dari awal hingga pembangunan sangat kompleks, mulai dari implementasi KPS yang disebabkan oleh pembebasan lahan dari badan usaha dan penyerahan aset dan lahan kepada pemerintah hingga respon masyarakat yang bergejolak. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa pembangunan bandara ini memberikan manfaat, namun proses pembangunannya diwarnai gejolak dan konflik kepentingan. Temuan-temuan ini akan digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. read more

“Akhir dari Pekerjaan Layak?: Dampak Informalisasi dan Kemitraan Semu terhadap Kondisi Pekerja berstatus Mitra di Indonesia”

Tim: Yeremias T. Keban, Susetyawan, Arif Novianto, Fiky Yudhistira, dan Indri Islamiati

Status : Sudah terlaksana

Penelitian ini menemukan beberapa hal:

1. Pekerja berstatus “mitra” tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mitra. 

Para pekerja yang berstatus mitra, tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan dalam esensi hubungan kemitraan. Alih-alih memiliki posisi yang setara dengan perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan, relasi antara perusahaan dengan pekerja berstatus mitra sangatlah timpang. Sebanyak 69,4 persen responden, bahkan tidak memiliki hak untuk mendiskusikan perjanjian kemitraan dan proses kerja. Akibat status sebagai mitra, maka para pekerja tidak mendapatkan hak-hak kerja layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, hak libur tetap dibayar, cuti haid, waktu kerja 40 jam/minggu, dan yang lain. Status mitra justru membuat sebanyak 78,9% pekerja harus menyediakan sarana kerjanya sendiri. read more