Dr. Erda Rindrasih, MURP, Dr. Drs. Ratminto, M.Pol. ADMIN, Kurnia Cahyaningrum Effendi, SIP, MPA, Dian Silviani, S.AP.

 Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan meningkatnya konektivitas infrastruktur, risiko bencana diperkirakan akan meningkat, terutama di destinasi wisata alam seperti taman nasional. Di Indonesia, banyak destinasi wisata terkenal yang terletak di daerah yang rawan bencana, di mana hanya ada sedikit upaya untuk mengimplementasikan strategi dan program yang bertujuan untuk mengurangi risiko bagi wisatawan dan penduduk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana di kawasan Borobudur Prambanan Yogyakarta, Indonesia, yang rentan terhadap bencana. Analisis AWOT (AHP+SWOT) digunakan untuk melakukan perbandingan berpasangan terhadap faktor-faktor yang ada untuk memprioritaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan nilai eigen dan menghasilkan opsi-opsi strategis untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana di daerah-daerah tujuan wisata. Temuan yang paling penting dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan penggunaan lahan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan dampak bencana merupakan hal yang sangat penting. Studi ini memperkuat landasan metodologis untuk menentukan strategi dalam mengurangi risiko bencana di kawasan pariwisata, khususnya dengan fokus pada kasus destinasi wisata Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan.

read more

“Mapping Out the Policy Stakeholder Perspective on a Transport Infrastructure Development: Case Airport Dhoho Kediri”

Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si, Kurnia Cahyaningrum Effendi, SIP, MPA, Marzuki, S. AN

Pengembangan Bandara Dhoho Kediri yang didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pembangunan bandara ini juga menimbulkan risiko dan biaya pada sektor ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penelitian ini melalui kajian pustaka bertujuan untuk memahami perspektif para pembuat kebijakan dalam pengembangan bandara dan hubungan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan publik diprioritaskan. Perjalanan dari awal hingga pembangunan sangat kompleks, mulai dari implementasi KPS yang disebabkan oleh pembebasan lahan dari badan usaha dan penyerahan aset dan lahan kepada pemerintah hingga respon masyarakat yang bergejolak. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa pembangunan bandara ini memberikan manfaat, namun proses pembangunannya diwarnai gejolak dan konflik kepentingan. Temuan-temuan ini akan digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.

read more

“Akhir dari Pekerjaan Layak?: Dampak Informalisasi dan Kemitraan Semu terhadap Kondisi Pekerja berstatus Mitra di Indonesia”

Tim: Yeremias T. Keban, Susetyawan, Arif Novianto, Fiky Yudhistira, dan Indri Islamiati

Status : Sudah terlaksana

Penelitian ini menemukan beberapa hal:

1. Pekerja berstatus “mitra” tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mitra. 

Para pekerja yang berstatus mitra, tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan dalam esensi hubungan kemitraan. Alih-alih memiliki posisi yang setara dengan perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan, relasi antara perusahaan dengan pekerja berstatus mitra sangatlah timpang. Sebanyak 69,4 persen responden, bahkan tidak memiliki hak untuk mendiskusikan perjanjian kemitraan dan proses kerja. Akibat status sebagai mitra, maka para pekerja tidak mendapatkan hak-hak kerja layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, hak libur tetap dibayar, cuti haid, waktu kerja 40 jam/minggu, dan yang lain. Status mitra justru membuat sebanyak 78,9% pekerja harus menyediakan sarana kerjanya sendiri.

read more

“Mapping Out The Indonesian Policy Makers’ Perceptions On Electric Vehicles And Energy Transition”

Tim : 

Wahyudi Kumorotomo, R.Derajad S. Widhyharto,  Kurnia Cahyaningrum Effendi, Marzuki, 

Dian Silviani 

partner

abstraksi

Indonesia bertujuan untuk mencapai nol emisi karbon bersih pada tahun 2060 dengan mempercepat transisi energi hijau melalui pengembangan kendaraan listrik. Namun, proses ini menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan antara sektor yang mendukung dan menentang kendaraan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif para pembuat kebijakan dalam pengembangan kendaraan listrik nasional di Indonesia dan hubungan mereka untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dengan lebih dari 36 informan dari berbagai sektor dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan listrik dapat mengurangi emisi, mendiversifikasi sumber energi, menstimulasi perekonomian, mendorong kemajuan teknologi, dan mengatasi hambatan regulasi. Namun, proses kebijakan untuk transportasi darat didominasi oleh pendekatan top-down, yang mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan industri. Temuan-temuan ini akan digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor kendaraan listrik secara berkelanjutan.

read more

Penelitian tentang Penurunan Pemahaman Siswa Sebagai Dampak Pembelajaran Daring Era COVID-19 (Learning Loss) 

Dari April 2021 hingga Januari 2022, IGPA dan Institut Forbil bekerja sama untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal Ini didasari oleh upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemi internasional di Indonesia dengan menerapkan pembatasan sosial, yang telah menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan, terutama sekolah formal. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2019 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19), telah ditetapkan secara hukum bahwa pendidikan jarak jauh adalah wajib. Pada Maret 2020, sebanyak 25,49 juta siswa Sekolah Dasar (SD), 10,13 juta siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7,78 juta siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 4,9 juta siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah menggunakan pembelajaran online. Proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan di dalam kelas dengan adanya interaksi antar-siswa maupun siswa dengan guru dialihkan menjadi proses belajar menggunakan piranti digital sebagai mediator pertemuan. Kebijakan ini mengakibatkan sSiswa, guru, dan orang tua menghadapi kesulitan karena perbedaan faktor sosial dan ekonomi masyarakat.  Publikasi “Policy Brief SURVEI: Penurunan Pemahaman Siswa Sebagai Dampak Pembelajaran Daring Era COVID-19 (Learning Loss) pada bulan Januari 2022 yang dapat diunduh melalui: http://tinyurl.com/LearningLossEraCOVID-19  

read more

IGPA melakukan penelitian tahun 2020 “Di Bawah Kendali Aplikasi: Dampak Gig Economy terhadap Kelayakan Kerja “Mitra” Industri Transportasi Online di Indonesia”. Penelitian ini kembali mendapatkan hibah Riset Fisipol UGM pada kategori Hilirisasi Penelitian pada tahun 2021. IGPA melakukan desiminasi penelitian tentang ekonomi kemitraan dalam konteks ini. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa jaminan pendapatan dasar harus diperkuat sebagai peraturan yang memberikan alternatif kebijakan untuk mendorong kesetaraan kerja dalam bentuk kemitraan.

read more

IGPA mempersembahkan bulletin berjudul Era Kebebalan: Penyebaran pengetahuan palsu dan kematian intelektualitas. Bulletin ini mendiskusikan tentang penyebaran informasi hoax yang berulang-ulang dan masif dapat menguburkan intelektualitas. Artikel ini menekankan pentingnya membangun budaya argumentatif untuk menanggulangi fenomena tersebut.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2020/01/Bulletin-IGPA-Juli-Agustus-2019.pdf

IGPA mempersembahkan bulletin keempat berjudul ekonomi digital dan digital labour indonesia: jenis dan tantangannya. Bulletin ini mendiskusikan situasi ekonomi digital dan jenis pekerjaan yang muncul sebagai bagian dari perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat yang sama merupakan perubahan yang diakibatkan era digital terhadap ketenagakerjaan yang apabila negara tidak siap, penghidupan dan kesejahteraan warga negara menjadi taruhannya.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/06/Bulletin-IGPA-Mei-20191.pdf

read more

IGPA mempersembahkan bulletin ketiga dengan judul Bringing Political Identity Back: Hoax News in Indonesia. Bulletin ini mendiskusikan jenis dan karakteristik berita hoaks di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memerangi berita hoaks.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/05/Bulletin-IGPA-April-2019.pdf

IGPA mempersembahkan bulletin berjudul Dapatkah Birokrasi Bersikap Netral dalam Pemilihan Umum?. Bulletin ini mendiskusikan situasi yang dihadapi birokrasi ketika musim pemilu tiba, yaitu bersikap netral.

Link : https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2019/05/Bulletin-IGPA-April-2019.pdf